Etika Pemerintahan Jepang

Etika Pemerintahan Di Jepang

Politik kepemimpinan pemerintahan di jepang tidak membicarakan perseorangan tetapi membicarakan tim kerja. Bangsa Jepang sangat membanggakan grupnya, almamaternya, sukunya, bahkan negaranya. Itulah sebabnya untuk membeli produksi negara lain harus di kampanyekan dengan susah payah, namun orang Jepang tetapmembanggakan produksi dalam negerinya.

Begitu cintanya bangsa Jepang pada negerinya. Maka siapa yang bersalah kepada bangsa Jepang di tuntut untuk bunuh diri (hirarki). Jadi bila seorang pemimpin pemerintahan bersalah di Jepang yang bersangkutan akan mengundurkan diri, sportifitas seperti ini sudah barang tentu sudah tidak ditemui di Indonesia.

Jepang Setelah Perang Dunia Pertama

Setelah Perang Dunia Pertama, Jepang mengalami krisis ekonomi serta banyak bencana alam menghantam negerinya, sementara itu dalam dunia politik tampil kaum Hiper nasionalis di Jepang, yaitu sebagian besar perwira angkatan darat yang ambisius menaklukkan dunia, mereka berpendapat bahwa berbagai masalah yang sedang melanda Jepang dapat di atasi dengan cara ekspansi keluar dan pembaruan di dalam negeri matahari terbit tersebut.

Sementara itu di Eropa terjadi peristiwa luar biasa, hal ini memberikan inspirasi bagi pemimpin Militer Jepang untuk bergabung dengan poros Berlin (Jerman) dan Roma (Italia), pada tanggal 27 desember 1940 jepang, Jerman dan Italia menandatangani perjanjian untuk saling membantu di bidang politik, ekonomi dan militer.

Rencana Jepang Untuk Gerakkan Penaklukan Asia

Sejak itulah Jepang perencanaan gerakkan penaklukan asia Tenggara dan pasifik Barat Daya. Serbuan pertama memang direncanakan untuk menghancurkan Armada pasifik milik Amerika Serikat di Pearl Harbour. Sejak itulah perang dunia kedua dimulai dan namun akhirnya setelah menaklukkan asia, Jepang kalah juga.

Kini Jepang kembali memperbaiki diri, mata uang yen tetap kuat, strategi perdagangan computer tidak terkalahkan, bagaimanakah system pengaturan yang dilakukan oleh pemimpin pemerintahannya.

Kepala negara Jepang adalah Kaisar mereka yang dihormati seperti Inggris menghormati kau kerajaan mereka, seperti Indonesia menghormati Falsafah Pancasila karena kaisar di anggap lambang pemersatu.

Perdana Menteri (PM) Jepang

Perdana Menteri (PM) Jepang mengepalai sebuah cabinet dan dimana PM sekaligus adalah pemimpin Partai mayoritas di majelis rendah (parlemen), dan secara kolektif bertanggung jawab kepada kokkai (Diet), PM dan kabinetnya harus meletakkan jabatan bila tidak memperoleh kepercayaan lagi dari majelis rendah.

Majelis rendah (Shuggiin) dan majelis tinggi (sangiin) adalah dua badan yang terdapat dalam Kokkai (Diet). Majelis tinggi terdiri dari rakyat yang mewakili seluruh tanah air Jepang (dulu hanya mewakili kaum bangsawan), sedangkan majelis rendah memegang kekuasaaan legislative, anggotanya dipilih setiap empat tahun sekali, kecuali apabila dibubarkan lebih awal dari masa yang telah ditentukan.

Kekuasaan yudikatif diserahkan kepada mahkamah agung yang membawahi badan Kehakiman (Peradilan) yang didirikan berdasarkan undang-undang. Jadi bebeda dengan Republic Indonesia yang membuat menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia berada di bawah Presiden mengelola para Hakim di Propinsi dan Kabupaten untuk persoalan Administrasi, sedangkan Mahkamah Agung untuk konsultasi hokum, artinya kekuasaan-kekuasaan eksekutif tetap terlalu kuat sepanjang menteri kehakiman dan hak asasi manusia itu sendiri belum dilikuidasi. Hal inilah yang di Negeri Jepang tidak terjadi. Walaupun mereka memiliki bentuk Negara Kerajaan namu dalam system Pemerintahannya, pemimpin pemerintahan tidak mengganggu kekuasaan peradilan Yudikatif.

Tindakan Jepang Pada Perang Dunia Kedua

Selanjutnya sebagai konsekuensi tindakan Jepang pada Perang Dunia Kedua, Jepang hanya diizinkan PBB hanya untuk memiliki angkatan bela diri bagian laut. Darat dan Udara yang jumlah anggota dan persenjataan yang sangat di batasi. Suatu ketika nanti bisakah Jepang yang nasionalisnya sangat kuat ini memiliki dendam kepada negara yang pernah meluluh-lantakkannya dengan Bom Atom ini, yaitu Amerika Serikat, sejarah akan membuktikannya.