Etika Pemerintahan Indonesia |Korupsi, Kolusi, Nepotisme Hingga Budaya Feodal, Loyalitas dan Gaptek

ETIKA PEMERINTAHAN DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Kejahatan kerah putih tidak menakutkan, karena pelakunya berdasi, berpangkat, bergelar, dan naik turun mobil mewah, teduh indah dengan sederetan para pengawal dan para pembela. Namun demikian sejak turunnya Jenderal Soeharto dari kursi kekuasaan selama 32 tahun telah berkuasa, para demonstrasi yang sebagian besar terdiri dari perwakilan mahasiswa Indonesia (terutama dari pulau jawa) istilah dan spanduk yang paling banyak di angkat adalah pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Apa Itu Korupsi Pada Pemerintahan Indonesia?

Korupsi adalah setiap perbuatan yang dilakukan siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Selain dari itu, korupsi diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah keuangan negara ataupun suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara (atau daerah) yang dengan mempergunakan kesempatan (kewenangan/kekuasaan) yang di berikan padanya oleh jabatan (langsung/tidak langsung) membawa keuntunga material baginya.

Apa Itu Kolusi Pada Pemerintahan Indonesia?

Kolusi adalah kerja sama seseorang atau sekelompok orang yang memangku jabatan atau yang memiliki kewenangan tetentu dalam pemerintahan dengan masyarakat atau pejabat yang memerlukan bantuan saling memberikan (jasa, komisi, uang atau materi lainnya) yang menimbulkan ketidak adilan dalam percaturan sumber daya manusia, karena mustinya memperoleh hasil pembangunan yan lebih baik tetapi tidak di terima secara optiomal, misalnya karena adanya pejabat yang memperoleh komisi dari pengusaha, sehingga pada suatu ketika nanti apa bila pada penyerahan barang-barang pembelian atau pembangunan tertentu, ternya tidak memenuhi syarat, maka para pemimpin pemerintahan tidak lagi kuasa memprotesnya.

Apa Itu Nepotisme Pada Pemerintahan Indonesia?

Nepotisme adalah pandang bulu dalam meilih orang, baik karena hubungan saudara, agama, suku, almamater kendati yang di tolong (ditunjuk) relative lebih buruk dari pada pihak kandidat lainnya. Jadi dalam hal ini uang dan barang tidak hilang dari negara, tetapi negara mengalami kerugian karena pemberian kemenangan dan tender dan pemilihan pihak kerja sama adalah orang yang tidak memiliki kualifikasi terbaik, dan tender didepan umum adalah sebuah kebohongan public.

Pengertian Pemerintahan Dalam Arti Luas

Karena pemerintahan dalam arti luas juga berarti legislative, yudikatif, inspektif dan konstitutif selain dari eksekutif sendiri, maka tidak menutup kemungkinan korupsi, kolusi dan nepotisme ini melibatkan pihak tersebut diatas, misalnya terjadi penyogokan anggota legislative untuk meluluskan suatu undang-undang atau peraturan daerah, terjadinya penyogokan pada pejabat yudikatif untuk meluluskan suatu perkara.

Baru ini karena akan mengubah pendirian mereka terhadap pekerjaan yang sedang diusutnya. Untuk ini dalam agama islam Nabi Muhammad Saw. Pernah mengatakan dalam hadits beliau yang terkenal bahwa “apabila seseorang memberikan sesuatu kepada penguasa untuk menyenangkan hatinya maka bau surga sekalipun tidak akan diterimanya”.

Etika Pemerintahan Indonesia |Korupsi, Kolusi, Nepotisme Hingga Budaya Feodal, Loyalitas dan Gaptek

Penguasa dalam hal ini adalah siapa saja orang atau organisasi yang sedang diberi wewenang untuk suatu hal, oleh karena itu pemberian kepada guru dan dosen yang sedang menilai hasil ujian dan testing sekalipun adalah penguasa yang bisa di sogok, hal ini di masukkan dalam tulisan ini karena pada decade terakhir ini untuk gelar doctor dan guru besar (professor) dapat di lobby untuk menjadi lebih cepat pemberiannya, hal inilah yang akan penulis sampaikan pada bab krisis dan patologi pemerintahan dalam uraian selanjutnya.

Itulah sebabnya korupsi, kolusi dan nepotisme di anggap sudah menjadi budaya bangsa yang membuat negeri ini semakin terpuruk kedalam kerendah mutu sumber daya manusia di Indonesia, namun tetap saja Indonesia berada peringkat teratas dalam korupsi, kolusi dan nepotisme dan pelakunya tetap hidu dalam kesukaan, itulah sebabnya menjadi birokrat adalah sebuah kesukaan.

Penyakit Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Ada beberapa penyakit yang merupakan duka di negara kesatuan republic Indonesia yang mencerminkan Etika Pemerintahannya, hal ini harus disembuhkan yaitu antara lain sebagai berikut.

1. Loyalitas kepada atasan

Loyalitas kepada atasan, maksudnya seorang pejabat yang baru saja dilantik maka kita tidak mengetahui apakah dia akan bekerja denga baik atau buruk, apakah dia bekerja dengan elo atau jelek, atau apakah dia bekerja dengan benar atau salah, maka biarlah kita memberikan penilaian setelah masa jabatannya berakhir, tetapi di Indonesia, begitu seseoran baru dilantik para staf lalu berbondong-bondong memperlihatkan kedekatan, setelah itu yang berlaku adalah bagaimana perintah atasan, dan staf senantia menutupi apa yang terjadi sepanjang yang terjadi itu adalah kekeliruan oleh karena itu yang dilaporkan hanya yang benar dan baik saja. Jadi seharusnya loyalitas para staf adalah kepada tugas bukan kepada atasan yang tidak menutup kemungkinan untuk keliru sebagai manusia.

2. Budaya feodalistik

Budaya feodalistik, maksudnya ketika bangsa Indonesia di jajah oleh belanda kita melihat mereka berkulit putih sehingga urat nadi darahnya berwarna biru, oleh karena itu ketika kerajaan tampak berdampingan dengan bangsa penjajah ini, maka derajat mereka ditinggikan dan disebut pula dengan berdarah biru, setelah Indonesia merdeka maka pegawai negeri di anggap pemerintah yang menggantikan, oleh karena itu untuk menjadi pegawai orang berkenan menyogok siapapun, oleh karena itu bagi pemegang jabatan sudah tentu dianggap ninggrat, mereka terlalu di hormati, masyarakat menunduk bila lewat didepan pejabat pemerintah karena dianggap raja yang berkuasa dan harus di hormati.

3. Biaya hidup tinggi

Biaya hidup tinggi, maksudnya mari kita lihat Jakarta yang memberlakukan Three In One di jalan raya karena orang-orang kaya membelikan mobil bagi anak-anaknya, istri-istrinya, keponakan-keponakannya dan para istri simpanannya, resikonya sering terjadi kemacetan di jalan raya, memang teknologi harus dimanfaatkan tetapi bukan harus pemborosan.

4. Gagal teknologi

Gagal teknologi, maksudnya mari kita lihat bahwa sekarang computer telah masuk ke berbagai kantor pemerintah, merekapun mengoperasikannya namun tetap saja menjadi over lapping antara rugas yang satu dengan tugas yang lain, hal ini electronic government itu sendiri tidak mereka manfaatkan, mereka tidak mampu memprogram bahwa apabila suatu pekerjaan tidak ada harmonisasi dengan pekerjaan lainnya maka akan terjadi tumpang tindih.

5. Pelayanan lemah

Pelayanan lemah, maksudnya pelayanan adalah sama apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan apa yang diberikan pemerintah, kalau pemerintah mendirikan pasar di suatu tempat yang sulit di kunjungi pembeli dan penjual dan harga retribusi yang tidak sebanding maka berarti pemerintah tidak dapat berbangga bahwa telah melakukan pelayanan karena masyarakat tidak butuh apa yang diberi oleh pemerintah.

6. Mutu pegawai rendah

Mutu pegawai rendah, maksudnya setiap ada penerimaan pegawai selalu yang diterima anak pejabat atau anak mereka yang mempunyai uang maka banyak sekali kepala bagian kepegawaian yang kaya raya, resikonya pegawai negeri yang diterima tidak lagi memperhatikan mutu mulai dari tinggkat kecerdasan, moral sampai keterampilan kerja, dengan demikian prestasi sudah dilupakan, bahkan pemberian penghargaan di kantor-kantor hanya berdasarkan selera atasan.

7. Staf senantiasa menunggu petunjuk

Staf senantia menunggu petunjuk, maksudnya bahwa inisiatif sekarang ini tidak lagi menjadi acuan prestasi seorang pegawai karena mereka takut salah dan menjadikan atasan sebagai dewa, jadi pekerjaan selalu menunggu petunjuk pengarahan, untuk itu Juklak menjadi acuan utama.

Karena pejabat pemerintah terlalu dikultus-individukan, maka resikonya penegakkan hokum tidak berjalan ketika pejabat pemerintah terlibat, sebaliknya kepada rakyat kecil yang tidak mengerti hokum mereka pasrah apa pun keputusannya. Selama era orde baru saja terjadi sebagai berikut :

1. Salah tangkap terhadap Sengkon dan Karta
2. Pembantaian Marsinah pimpinan demonstrasi buruh
3. Sum Kuning yang gagal meminta keadilan
4. Pembantaian Cece Tajudin
5. Pembantaian wartawan Bernas Udin Syarifudin
6. Kegagalan Pak De Sirajudin meminta keadilan

Keseluruhan terjadi dalam waktu lama tetapi ironisnya ketika reformasi didengungkan, supremasi hukum tetap belum ditegakkan secara sempurna karena dalam waktu singkat rakyat kembali memperoleh keadilan sebagai berikut:

1. DPR RI menghabiskan waktu lama untuk menuntaskan kasus pengucuran dana kepada bank Century
2. Nenek minah di hukum hanya karena mengambil sebuah coklat tergeletak di jalan
3. Hukuman bagi korban salah tangkap polisi di kebun tebu, jawa timur memerlukan waktu lama untuk mendapat keadilan
4. Kriminalisasi KPK yang akan mengungkap berbagai kasus korupsi dilemahkan dengan menjadikan Bibit dan Candra jadi pesakitan
5. Jenderal Bintang Tiga Susno Duadji yang membongkar makelar kasus malahan di persoalkan kedisplinannya.
6. Para pembantai 35 praja junior selama 18 belas tahun dari tahun ketahun tetap lulus dan pembongkarnya di pecat dari jabatan fungsional oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (SBY)