Mekanisme Kerja Sistem Ekonomi |Pelaku, Pola Hubungan, Kolonial Indonesia dan Struktur Sosial
celotehpraja.com Pembahasan pada kesempatan ini adalah tentang Mekanisme Bekerjanya Sistem Ekonomi yang merupakan kelanjuatan dari pada pembahasan sebelumnya yang berjudul Konsep Dasar Sistem Ekonomi pada post ini kita diajak untuk lebih fokus mengenal dan mempelajari tentang Maksud Pelaku Ekonomi, Hubungan Antar-Pelaku Ekonomi, Sistem Ekonomi Kolonial indonesia dan Struktur Sosial Ekonomi. Selamat belajar sobat!
A. Pelaku-Pelaku Ekonomi
 |
| Mekanisme Kerja Sistem Ekonomi |
Produsen atau Pengusaha
Produsen atau Pengusaha, yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memprodusir barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi.
Konsumen
Konsumen, yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi.
Lembaga Perbankan dan Keuangan
Lembaga Perbankan dan Keuangan, merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya.
Badan Publik dan Pemerintah
Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.
Pelaku-pelaku ekonomi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis (bidang) dan sektor perekonomian tertentu. Misalnya dalam sektor usaha pertanian, maka dapat dipetakan pelaku-pelaku ekonomi yang terlibat dalam kegiatan ekonomi pertanian tersebut di antaranya adalah buruh tani, petani pemilik tanah, perantara (pengumpul), perusahaan (korporasi) pertanian, lembaga keuangan (bank dan non bank), pemerintah, dan konsumen.
Dalam lingkup mikro, pelaku ekonomi dalam suatu perusahaan industri misalnya adalah meliputi buruh, manajemen, pemegang saham, lembaga keuangan, pemerintah, dan konsumen. Keterkaitan antarpelaku ekonomi dan bagaimana bentuk dan sifat hubungan antara mereka membentuk susunan tertentu (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang menentukan sistem ekonomi yang berkembang suatu negara.
B. Pola Hubungan Antarpelaku Ekonomi
Sistem ekonomi dapat dipahami juga sebagai kesatuan hubungan antarpelaku ekonomi yang membentuk suatu pola dan sifat tertentu. Pola ini dapat berupa pola hubungan yang emansipatoris (setara/setimbang) maupun sub-ordinatif (timpang). Pola emansipatoris cenderung bersifat saling memberdayakan, sedangkan pola hubungan sub-ordinatif cenderung bersifat eksploitatif atau bahkan predatoris.
Apa Sifat Bekerjanya Sistem Ekonomi?
Mekanisme bekerjanya sistem ekonomi yang bersifat emansipatoris (setara) antarpelaku ekonominya misalnya saja dapat diindikasikan dengan contoh sebagai berikut: Warga desa menggunakan teknologi mikro hidro untuk sumber energi listrik di wilayah mereka dan sebagian dapat dijual kepada perusahaan listrik negara dengan harga yang jauh lebih rendah (karena biaya produksi mikrohidro juga jauh lebih murah) dibanding biaya produksi perusahaan tersebut.
Hasil penjualan dikelola koperasi desa yang selanjutnya digunakan untuk membangun sosial-ekonomi warga desa tersebut. Dari ilustrasi ini dapat digambarkan bagaimana kemandirian warga desa (rumah tangga produksi) telah mampu membantu perusahaan pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati kedua belah pihak.
Apa Itu Sifat Eksploitatof Dan Sub- Ordinatif?
Pola hubungan ekonomi yang timpang (bersifat eksploitatof dan sub- ordinatif) contoh paling mudah adalah terjadi melalui penjajahan (kolonialisme) ekonomi satu negara ke negara lain atau penghisapan satu pelaku ekonomi besar (kuat) ke pelaku ekonomi kecil (lemah), sebagai contoh seperti halnya yang dialami oleh petani perdesaan yang tetap saja miskin walaupun telah menopang ekonomi perkotaan, dengan ilustrasi mekanisme berkerjanya sebagai berikut:
Kesejahteraan petani sampai hari ini tidak meningkat secara signifikan. Harga produk pertanian anjlok, harga pupuk mahal, dan harga kebutuhan hidup makin tinggi. Produk murah mereka adalah hasil paksaan sistem ekonomi yang masih mengandalkan tingkat upah buruh yang rendah. Buruh (kota) menikmati sedikit surplus perusahaan sehingga daya beli mereka disangga oleh harga murah produk sektor informal (ekonomi rakyat).
Artinya, petani kita (ekonomi rakyat) telah mensubsidi korporat raksasa, ekonomi perdesaan mensubsidi ekonomi perkotaan. Sebuah sistem dan pola hubungan (dialektik) ekonomi yang timpang, tidak adil, dan eksploitatif terhadap ekonomi rakyat di perdesaan.
 |
| Mekanisme Kerja Sistem Ekonomi |Pelaku, Pola Hubungan, Kolonial Indonesia dan Struktur Sosial |
Gambar di atas menjelaskan bagaimana pelaku ekonomi rakyat, semisal petani kecil dan buruh tani di perdesaan, yang berada pada posisi sub-ordinan dan menikmati surplus ekonomi yang sangat minimal karena sebagian besar justru mengalir ke pemodal besar, pemerintah, perantara, dan pihak asing (melalui pembayaran utang LN dan repatriasi surplus modal asing).
Hal ini memungkinkan terjadi bila petani kecil menjual produknya dengan harga murah ke tengkulak, membayar pajak dan pungutan lain yang membebani usahanya, dan memenuhi kebutuhan korporasi pangan dengan kontraprestasi sangat minimal.
Terlebih lagi jika aset-aset di sekitar mereka sudah banyak yang dikuasai pemodal asing atau pemerintah yang tidak dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran mereka. Dalam jangka panjang, surplus ekonomi yang dinikmati petani kecil dan buruh tani makin mengecil dibandingkan surplus ekonomi yang dinikmati petani besar, tuan tanah, birokrat/elit desa, pemodal besar, rentenir, dan tengkulak. Seperti tercermin dalam gambar di bawah ini:
 |
| Mekanisme Kerja Sistem Ekonomi |
Maksud Implikasi Pola Hubungan Ekonomi Yang Eksploiatif?
Implikasi pola hubungan ekonomi yang eksploiatif ini adalah struktur dan sistem ekonomi yang timpang, yang akhirnya memunculkan kemiskinan struktural seperti dialami petani miskin di perdesaan yang tidak lagi banyak menguasai aset dan faktor produksi (sumber ekonomi).
Sistem ekonomi inilah yang menopang berlangsungnya lingkaran kemiskinan, di mana petani yang penguasaan sumber ekonominya rendah maka kemampuannya akan rendah sehingga ia menjadi miskin. Kemiskinan yang terjadi karena kesenjangan pendapatan dalam masyarakat sehingga ada perbedaan akses untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi.
Berbagai kebijakan dan sistem ekonomi yang diterapkan selama ini tidak mampu menjawab persoalan tersebut yang tercermin dari makin besarnya angka kemiskinan. Masalah kemiskinan yang tiada habisnya menurut Ragnar Nurkse disebabkan oleh lingkaran setan kemiskinan {the vicious circle of poverty).
 |
| Mekanisme Kerja Sistem Ekonomi |
Dari Gambar di atas bisa dilihat ada bentuk hubungan yang tidak berujung pangkal, tidak jelas mana sebab dan mana akibat. Setiap bagian bisa jadi menjadi sebab sekaligus menjadi akibat. Lingkaran setan inilah yang membuat kita sulit menanggulangi kemiskinan secara tuntas.
Kemiskinan tersebut lelah bersifat sistemik dan struktural sehingga cara-cara memberantasnya juga harus melalui pola-pola sistemik dan struktural. Di sinilah relevansi (perlunya) sistem ekonomi yang terbangun dalam suatu masyarakat atau negara.
Ia bisa menjadi sumber masalah ekonomi (kemiskinan sistemik), namun ia juga dapat dibangun untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut secara mendasar melalui revolusi sistem perekonomian.
Ilustrasi Kasus Pola Hubungan Antar Pelaku Ekonomi dibawah ini
Sistem Ekonomi Kolonial Di Indonesia
Sejarah ekonomi bangsa Indonesia lekat dengan eksploitasi dan sub¬ordinasi oleh bangsa lain. Ekonomi rakyat Indonesia pun kenyang “diperkuli” dan dijadikan sapi perahan ekonomi besar, baik dari kalangan bangsa sendiri, dan terutama dari bangsa asing.
Keluar dari hisapan kongsi dagang monopolis VOC, ekonomi rakyat Indonesia dijerat sistem tanam paksa (cuhuurslelsel-1830) yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda untuk memenuhi kebutuhan komoditi mereka (Eropa). 40 tahun kemudian (1870), giliran perusahaan swasta Belanda (asing) yang menguasai perkebunan kita melalui pemaksaan sistem kapitalis-liberal. Indonesia diperlakukan sebagai ondernaming besar dan penyedia buruh murah bagi pasar luar negeri. Ekonomi rakyat (pribumi) tetap sebagai kuli.
Bangsa Indonesia adalah bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa lain. Status- quonis inilah yang digugat Sukarno. Hatta pun bertekad keras bangsa ini harus menjadi tuan di negeri sendiri. Bagi mereka, merdeka berarti merdeka secara politik dan ekonomi. Untuk itu, pasca kemerdekaan perlu adanya reformasi sosial guna menghapus pola hubungan ekonomi yang timpang, eksploitatif dan sub-ordinatif terhadap ekonomi rakyat Indonesia.
Namun, naluri untuk menghisap dan memperkuli bangsa lain (dan bangsa sendiri!) ternyata tetap (selalu?) ada. Atau karena juga kita yang begitu soft dan mudahnya dibodohi, dihisap dan diperkuli. Yang jelas, berurusan dengan sumber daya strategis Indonesia memanglah menggiurkan, sehingga tarik-menarik kepentingan merupakan hal yang masuk akal.
Naiknya rezim Orba pasca “krisis politik-ekonomi” yang menjatuhkan rezim Orla, pun tak lepas dari tarik-menarik ini. Paling tidak itulah yang digambarkan John Pilger dalam bukunya The New Rulcrs of The World (2002) perihal “kaplingisasi” kekayaan ekonomi Indonesia di era 67-an. Agenda ini dimuluskan melalui Konperensi Jenewa (1967) yang berakhir dengan kesepakatan di mana Freeport menguasai gunung tembaga di Papua.
Konsorsium Eropa berhak atas nikel di Papua Barat, Alcoa mendapat tambang bouksit, dan Korporat Amerika, Perancis, dan Jepang kebagian hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua, dan Kalimantan. Birokrat berkolaborasi dengan korporat (pemodal asing) menguasai faktor (dan mode) produksi. Kulinisasi pun berlangsung kembali. Ekonomi rakyat-lah yang lagi-lagi menanggung beban. diperkuli, dimiskinkan.
Reformasi bergulir dalam koridor liberalisasi yang dipaksakan IMF dan Bank Dunia. Wajah politik kita memang berubah. Tapi arus besar yang kita ikuti masih sama : globalisme-pasar bebas. Mulailah era penggusuran terhadap daulat rakyat berganti menjadi era daulat pasar. Satu demi satu aset- aset strategis dijual ke pihak asing melalui skema privatisasi (rampokisasi?). Konstitusi-pun direka-ulang demi maksud ini.
Pasal 33 (penjelasan) UUD ‘45 dihapus total, dus demokratisasi ekonomi dikerdilkan, koperasi pun direduksi hakekatnya. Muaranya adalah beralihnya tampuk produksi dari negara ke korporat, sama sekali bukan ke rakyat banyak (masyarakat). Pola produksi dan konsumsi nasional pun makin dibentuk oleh kebebasan (kekuatan) pasar internasional, sehingga tidak lagi menerima prioritas (pengutamaan) kepentingan nasional.
Pasar bebas inheren dengan kepentingan korporat dan negara maju untuk menegakkan korporalokrasi yang menelikung peran ideal pemerintah dan masyarakat. Bangsa kita digiring untuk sekedar menjadi bangsa konsumen (menikmati produk murah-sesaat) atau paling banter menjadi “bangsa makelar" (menjual produk asing-impor), yang melupakan upaya membangun industri nasional dan kewirausahaan berbasis ekonomi rakyat dan sumber daya lokal.
Parahnya lagi ketika bangsa kita kembali hanya akan menjadi bangsa kuli yang tunduk dan melayani kepentingan pihak (bangsa) asing. Kita terus saja mengejar nilai tambah ekonomi, dan melupakan pentingnya nilai tambah sosial-kullural berupa kokohnya ideologi, budaya, martabat bangsa.
Pemerintahan dan teknokrat ekonomi SBY-Kalla pun masih tersandera oleh paradigma dan kebijakan ekonomi rezim-rezim sebelumnya.Mereka tetap saja bicara dan mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dan investasi skala besar (asing). Persis yang dipikir dan dikejar rezim Orba yang maunya direformasi. Pemerintah lebih sigap menyediakan infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan korporat besar, termasuk giat mengembangkan basis-basis produksi berskala besar, ketimbang secara konsisten menerapkan agenda- agenda demokratisasi ekonomi (pemberdayaan ekonomi rakyat). Pasar rakyat berhadapan dengan maraknya pembangunan super-mall, sementara investasi oleh ekonomi rakyat dipandang sebelah mata karena silaunya pada investasi asing.
Hal ini tidak terlepas dari posisi Indonesia yang terperangkap dalam jebakan utang (dcbt-trap) sehingga dipaksa memenuhi agenda-agenda negara (lembaga) kreditor. Dan kita pun baru saja tahu lewat pengakuan John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hit Man (2004) bahwa semua itu terjadi melalui disain sistematis pemerintah (korporat) asing (AS) untuk ikut menguasai dan mengatur perekonomian Indonesia di era 70-an.
Ceritanya tetap sama, Indonesia adalah negara kaya sumber daya strategis dan buruh murah yang menarik untuk dihisap dan diperkuli. Maka, utang pun disodor-sodorkan untuk membiayai proyek-proyek yang mereka kerjakan demi mengejar impian indah masa itu : pertumbuhan ekonomi melalui investasi skala besar (asing), sampai kemudian utang lama terpaksa dibayar dengan membuat utang-utang baru.
Kulinisasi kini makin dikukuhkan oleh pendidikan yang terlalu pro- pasar, yang semata-mata memposisikan peserta didik sebagai alat produksi pemasok pasar tenaga kerja. Pun, pendidikan ekonomi kita berkembang dalam kultur hegemoni oleh ajaran-ajaran ekonomi Barat yang sarat kepentingan kaum fundamentalis pasar (nco-liberalisme), sehingga bias usaha besar-modern dan abai dengan masalah dan real-life economy yang dihadapi oleh mayoritas pelaku ekonomi rakyatnya sendiri.
Hasilnya tentu bukan manusia didik yang peka dan paham potensi dan masalah ekonomi rakyat-nya, berjiwa enterprenuer, dan sadar martabat dan harga diri bangsa, melainkan lulusan-lulusan yang tidak percaya diri, opportunis, serta mudah dihisap dan diperkuli.
Kita berebutan masuk pasar tenaga kerja yang korporatnya sudah banyak dikuasai oleh korporat (bangsa) asing. Kulinisasi oleh bangsa asing yang berlangsung lama itu pun telah menumbuhkan persistensinya inferiority complex bangsa kits, suatu budaya hidup yang tidak cerdas, penuh rasa minder, ketertundukan dan kekaguman kepada yang serba Barat dan asing.
Dengan makin lunturnya nasionalisme, maka hubungan subordinasi ini hidup kembali dan sekaligus makin memperpuruk bangsa Indonesia (Swasono, 2004) *(dikutip dari www.awansantosa.blogspot.com)
C. STRUKTUR SOSIAL-EKONOMI
Sistem ekonomi yang terbangun dalam suatu negara akan memunculkan tatanan sosial ekonomi yang menempatkan pelaku-pelaku ekonomi dalam struktur sosial-ekonomi tertentu. Struktur ekonomi ini diikuti dengan kekuasaan dan kemampuan ekonomi yang berbeda-beda pada setiap pelaku ekonomi. Struktur ekonomi yang umum digunakan adalah pemilahan ke dalam kelompok ekonomi atas (upper class), kelompok ekonomi menengah (middle class), dan kelompok ekonomi bawah (under class). Dalam kasus negara berkembang termasuk Indonesia, maka jumlah mereka yang berada di kelompok atas lebih sedikit dibanding yang berada pada kelompok menengah dan bawah. Oleh karena itu, struktur ekonomi masyarakat digambarkan dalam bangun piramida. |
| Mekanisme Kerja Sistem Ekonomi |
Kecenderungan umum yang terjadi karena struktur ekonomi terkait dengan kekuasaan dan kemampuan ekonomi-politik maka mereka yang masuk dalam kelompok atas meskipun jumlahnya sedikit namun menguasai dan menikmati banyak surplus perekonomian nasional. Hal yang berkebalikan menimpa kelompok ekonomi bawah yang jumlahnya mayoritas namun menguasai dan menikmati hasil produksi dalam taraf yang sangat minimal. Gambaran riil perihal struktur ekonomi dapat diilustrasikan melalui hasil observasi Hatta yang memetakan struktur ekonomi Indonesia pada masa kolonial Belanda ke dalam tiga golongan besar:
- Golongan Atas, yang terdiri dari bangsa Eropa (khususnya Belanda) yang menguasai dan menikmati hasil penjualan komoditi pertanian dan perkebunan di negeri jajahan mereka.
- Golongan menengah, yang 90% terdiri dari kaum perantara perdagangan, khususnya dari etnis Tionghoa (China), yang mendistrubsikan hasil-hasil produksi masyarakat jajahan ke perusahaan besar dan ekonomi luaran. Dalam kelompok ini terdapat 10% bangsa Indonesia yang mampu menguasai dan menikmati hasil perekonomian karena mempunyai kekuasaan (jabatan) tertentu (elit), itu pun berada di posisi paling bawah pada lapisan ini.
- Golongan bawah, yang terdiri dari massa rakyat pribumi yang bergerak pada perekonomian rakyat, yang tidak mampu menguasai dan menikmati hasil-hasil produksi mereka karena berada dalam sistem ekonomi kolonialis.
D. Kesimpulan Tentang Mekanisme Kerja Sistem Ekonomi
Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama. Pelaku ekonomi utama terdiri dari produsen, konsumen, pemerintah (badan publik), dan lembaga keuangan.
Dalam sektor pertanian, misalnya pelaku ekonominya adalah buruh tani, petani pemilik tanah, perantara (pengumpul), perusahaan (korporasi) pertanian, lembaga keuangan (bank dan non bank), pemerintah, dan konsumen.
Keterkaitan antarpelaku ekonomi dan bagaimana bentuk dan sifat hubungan antara mereka membentuk susunan tertentu (produksi, distribusi, dan konsumsi) yang menentukan sistem ekonomi yang berkembang suatu negara.
Pola hubungan antarpelaku ekonomi dapat berupa pola hubungan yang emansipatoris (setara/setimbang) maupun sub-ordinalif (timpang). Pola emansipatoris cenderung bersifat saling memberdayakan, sedangkan pola hubungan sub-ordinatif cenderung bersifat eksploitatif atau bahkan predatoris.
Implikasi pola hubungan ekonomi yang eksploiatif ini adalah struktur dan sistem ekonomi yang timpang, yang akhirnya memunculkan kemiskinan struktural seperti dialami petani miskin di perdesaan yang tidak lagi banyak menguasai aset dan faktor produksi (sumber ekonomi).
Relevansi (perlunya) sistem ekonomi yang terbangun dalam suatu masyarakat atau negara adalag ia bisa menjadi sumber masalah ekonomi (kemiskinan sistemik), namun ia juga dapat dibangun untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut secara mendasar melalui revolusi sistem perekonomian.
Sistem ekonomi yang terbangun dalam suatu negara akan memunculkan tatanan sosial ekonomi yang menempatkan pelaku- pelaku ekonomi dalam struktur sosial-ekonomi tertentu.Struktur ekonomi yang umum digunakan adalah pemilahan ke dalam kelompok ekonomi atas (upper class), kelompok ekonomi menengah (middle class), dan kelompok ekonomi bawah (under class).
Daftra Link Pembahasan-Sistem-Ekonomi Terbaru
- Daftar Pembahasan Sistem Ekonomi Paling Terkenal-Terbaik dan Terpopuler
- Sistem Ekonomi Pancasila, Pengertian, Landasan, Prinsip, Konsep dan Demokratisasi
- Sistem Ekonomi Indonesia, Warisan Kolonial, Era, Reformasi dan Agendanya
- Sistem Ekonomi Dualistik, Teori, Ciri, Dualisme, Krisis dan Kesimpulannya
- Sistem Ekonomi Campuran dan Ekonomi_Islam, Pengertian, Pengembang, Sejarah, Hubungan dan Modelnya
- Sistem Ekonomi Sosialis_Pasar |Konsep Dasar dan Kesimpulannya
- Sistem Ekonomi Sosialis, Pengertian, Sejarah, Konsep, Perkembangan dan Ciri_Cirinya
- Globalisasi Ekonomi dan Kapitalisme Global, Pengertian, Konsep dan Perkembangannya
- Sistem Ekonomi Kapitalis, Filosofi, Ciri, dan Perkembangannya
- Sistem Ekonomi Keadilan Sosial, Pengertian, Konsep, Prinsip dan Etika
- Sistem Ekonomi Kebijakan Publik, Pengertian, Ilustrasi, Pengaruh dan Peranan Pemerintah
- Mekanisme Kerja Sistem Ekonomi |Pelaku, Pola Hubungan, Kolonial Indonesia dan Struktur Sosial
- Konsep Dasar Sistem Ekonomi |Pengertian, Mekanisme, Pendekatan, Bentuk dan Model
Posting Komentar untuk "Mekanisme Kerja Sistem Ekonomi |Pelaku, Pola Hubungan, Kolonial Indonesia dan Struktur Sosial"