Objek Dan Posisi Ilmu Pemerintahan Serta Hubungannya dengan Ilmu Lainnya

Ilmu Pemerintahan Dan Hubungannya Dengan Ilmu Lainnya

Sahabat yang budiman berikut ini adalah penjelasan atau ulasan tentang OBJEK DAN POSISI ILMU PEMERINTAHAN dan HUBUNGANNYA ILMU PEMERINTAHAN DENGAN ILMU-ILMU LAIN Seperti  ( Ilmu-ilmu kenegaraan dalam paradigma lama dan ilmu-ilmu non kenegaraan) Selanjutnya anda dapat klik Show Daftar Isi dibawah ini untuk melihat pointnya pembahasan:

Hubungan Ilmu Pemerintahan Kenegaraan

1. Hubungan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
2. Hubungan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu negara
3. Hubungan Ilmu Pemerintahan dan Administrasi negara
4. Hubungan Ilmu Pemerintahan dan Hukum Tata Negara

Hubungan Ilmu Pemerintahan Non Kenegaraan

1. Hubungan Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Hukum
2. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Administrasi
3. Hubungan Ilmu Pemerintahan dan Geografi
4. Hubungan Ilmu Sejarah dengan Ilmu Pemerintahan
5. Hubungan Ilmu pemerintahan dan Ilmu Ekonomi
6. Hubungan Ilmu Psikologi dengan Ilmu Pemerintahan
7. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Sosiologi
8. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Filsafat

Untuk menentukan posisi ilmu pemerintahan dalam khazanah sosial, haruslah dicari benah merahnya sehingga kemandiriannya semakin tampak, yaitu melalui perhubungan ilmu pemerintah dengan disiplin ilmu lain, sekaligus melihat persamaan dan perbedaannya

Ada dua jenis ilmu-ilmu sosial yang dapat dibedakan dalam perhubungan ini, yaitu pertama dengan perhubungan sesama ilmu-ilmu kenegaraan yang saling bertumpang tindih (convergency) kemudian yang kedua perhubungan sesama ilmu sosial nonkenegaraan yang mesti dikaji keterkaitannya untuk perkembangan ilmu pemerintahan itu sendiri.

1. Ilmu-Ilmu Kenegaraan Dalam Paradigma Lama Yang Akan Dilihat Perhubungannya Dalam Bab Ini adalah

a. Ilmu pemerintahan dengan ilmu negara
b. Ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi negara
c. Ilmu pemerintahan dengan ilmu politik
d. Ilmu pemerintahan dengan ilmu tata negara

2. Ilmu-Ilmu Non Kenegaraan Yang Akan Dilihat Perhubungannya Dalam Uraian Selanjutnya, Adalah

a. Ilmu pemerintahan dengan ilmu filsafat
b. Ilmu pemerintahan dengan ilmu ekonomi
c. Ilmu pemerintahan dengan ilmu sosiologi
d. Ilmu pemerintahan dengan geografi (ilmu bumi)
e. Ilmu pemerintahan dengan sejarah
f. Ilmu pemerintahan dengan psikologi

Uraian berikut ini adalah perhubungan ilmu pemerintahan dalam ilmu-ilmu kenegaraan dalam paradigma lama

Gambar: 1 Objek Dan Posisi Ilmu Pemerintahan Serta Hubungannya dengan Ilmu Lainnya

3. Hubungan Ilmu-Ilmu Kenegaraan Paradigma Lama

Gambar diatas merupakan pertumpangtindihan ilmu-ilmu kenegaraan (paradigma lama), dimana inti adalah negara itu sendiri, karena merupakan objek materia ilmu-ilmu kenegaraan
Untuk membedakan ilmu-ilmu kenegaraan tersebut, perhatikan tabel berikut :

Gambar: 2 Objek Dan Posisi Ilmu Pemerintahan Serta Hubungannya dengan Ilmu Lainnya

Keterangan :

👉 Objek forma bersifat khusus dan spesifik karena meerupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan (fokus of interest)
👉 Objek materia bersifat umum karena topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan (subyect matter)

Selanjutnya.......

A. Ilmu Pemerintahan Dengan Ilmu-Ilmu Kenegaraan

1. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Ilmu Politik, 

Bila membicarakan hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik, kita sudah barang tentu bukan hanya melihat pada pembentukan jurusan-jurusan dan fakultas-fakultas pada beberapa perguruan tinggi, maksudnya apakah perguruan tinggi tersebut memiliki jurusan atau fakultas pemerintahan dan atau politik, di antara pemerintahan dan politik itu manakah yang merupakan induk bagian dan manakah yang merupakan anak bagian.

Dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan politik, sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan tetapi sebenarnya para ahli ilmu politik sendiri mengakui bahwa sangat sulit memberikan definisi tentang ilmu politik itu sendiri. Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik dan ghalibnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga yang mempengaruhi masyarakat. Asal mula ilmu politik itu sendiri berasal dari kata “Polis” yang berarti “negara kota” dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan (Robez Dahl).4 Tetapi politik juga bisa dikatakan sebagai kebijaksanaan, kekuatan, kekuasaan, pemerintahan, konflik dan pembagian atau kata-kata yang serumpun. Beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pemerintah hanya merupakan sub sistem
ilmu politik, pada gilirannya tetap akan mengakui keberadaan ilmu pemerintahan tersebut.

Secara umum dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan, menekankan pada fungsi output daripada mutu sistem politik, sedangkan ilmu politik menitik beratkan pada fungsi input. Dengan kata lain ilmu pemerintahan lebih mempelajari komponen politik dari suatu sistem politik, sedangkan ilmu politik mempelajari society dari suatu sistem politik. Kemudian terlihat hubungan yang nyata pula antara ilmu politik dan ilmu pemerintahan yang organisasinya tersusun berdasarkan prinsip-prinsip birokrasi yang mempunyai ruang lingkup yang cukup luas mulai dari garis pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah dan desa/kelurahan, adalah menjalankan keputusan-keputusan politik. Sedangkan ilmu pemerintahan fokus pada penyelenggaraannya.

2. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Ilmu negara,   

Hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu negara sangat dekat,sehingga banyak yang merancukan pembagiab bentu-bentuk negara dengan bentuk-bentuk pemerintahan.Sedangkan ilmu pemerintahan itu dinamis, karena dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi setempat, oleh karena itu selain merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri pemerintahan juga merupakan suatu seni yaitu seni memerintah yang selain   diperoleh melalui kegiatan belajar mengajar, juga karena dilahirkan berbakat. Kemudian salah satu syarat adanya negara adalah adanya pemerintah yang syah dan diakui baik di dalam maupun luar negeri. Dengan demikian pemerintah tersebut mempunyai wewenang untuk memerintah secara legitimasi. Namun pada prinsipnya hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu negara sangat erat karena memiliki objek materia yang sama yaitu

3. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Administrasi negara,

Sebagaimana kita ketahui pemerintah memegang peranan sentral dalam pembangunan nasionalnya (menurut ponsion) yaitu dalam menentukan kebijaksanaan umum tersebut. Proses penetapan kebijaksanaan umum itu disebut pemerintahan dan pelaksanaanya yang disebut juga bussines side pemerintahan dinamakan administrasi negara atau dapat juga disebut sebagai administrasi pemerintahan. Dengan demikian terlihat bahwa menetapkan kebijaksanaan adalah fungsi politik yang dijalankan pemerintahan, dan pelaksanaannya adalah fungsi administrasi yang dijalankan oleh pemerintah. Atau seperti dikatakan oleh Frank J. Goodnow dalam bukunya politics and administration, bahwa fungsi pokok pemerintah yang amat berbeda satu sama lain yaitu politik dan administrasi. Politik melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan atau melahirkan keinginan negara, sementara
administrasi diartikan sebagai hal yang harus berhubungan dengan pelaksanaan atau penyelenggaraan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan atau kehendak negara tersebut (the execution of the will of stated).

Dari pendapat ini tampak hubungan antara ilmu politik, ilmu administarsi, ilmu
pemerintahan, ilmu administrasi negara. Administrasi dan politik merupakan dikatomi, yaitu dua bentuk yang berbeda satu sama lain tetapi tidak dapat dipisahkan ibarat dua sisi dari satu mata uang. Kedua dilaksanakan atau merupakan fungsi pemerintah maksudnya pemerintah dalam arti yaitu, pertama membuat kebijaksanaan (policy making) dilaksanakan pihak legislatif (Indonesia dilaksanakan bersama pihak eksekutif atau pemerintah dalam arti sempit), dan kedua, pelaksanaan kebijaksanaan (policy execution) dilaksanakan pemerintah dalam arti sempit (eksekutif). Pelaksanaan yang kedua ini disebut dengan administrasi negara. Jadi administrasi negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan menjelaskan beberapa pendekatan administrasi negara, bahkan memasukan administrasi negara juga sebagai salah satu cabang ilmu pemerintahan.

4. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Hukum Tata Negara,

Ilmu Pemerintahan sangat erat kaitannya dengan hukum tata negara, karena keduanya sama-sama memiliki objek materia yang sama, yaitu negara. Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mengkhususkan diri membahas seluk beluk kenegaraan, khususnya di bidang pelaksanaan tugas-tugas kenegaraan. Dengan demikian permasalahan-permasalahan yang diprioritaskan untuk dibahas oleh hukum tata negara dapat diidentifikasikan antara lain sebagai berikut:

a. Pembentukan lembaga-lembaga negara yang memiliki kekuasaan tertinggi sampai dengan yang terendah dalam negara tersebut.
b. Pembentukan konstitusi negara, dengan amandemennya ataupun garis-garis besar haluan negara lainnya.
c. Hukum pembentukan pemerintah daerah dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah.
d. Hukum pendapatan kewarganegaraan sesorang dalam suatu negara.

Yang membedakan Ilmu Pemerintahan dengan Hukum tata negara adalah sudut pandangnya masing-masing yaitu, bila ilmu pemerintahan cenderung lebih mengkaji hubungan-hubungan pemerintah dalam arti utama adalah pada gejala yang timbul pada pristiwa pemerintahan itu sendiri, maka hukum tata negara cenderung mengkaji hukum serta peraturan yang telah ditegakan dalam hubungan tersebut.

B. Ilmu Pemerintahan Dengan Ilmu-ilmu Non Kenagaraan

1. Hungan Ilmu Pemerintahan Dengan Ilmu Hukum,

Di dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan Indonesia, dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machsstaat). Dalam hal ini dijelaskan bahwa kata “Hukum” dijadikan lawan kata “kekuasaan”. Kekuasaan adalah kemampuan menggerakan kekuatan fisik dan mengorganisasikan orang banyak atas dasar suatu sistem sanksi. Kekuasaan dalam arti sempit, baik dalam masyarakat sedang, kuno maupun masa kini dalam masyarakat negara kontemporer, diartikan sama oleh koentajaraningrat. Jadi yang dimaksud dengan kekuasaan adalah otoriter pemimpin, kesewenangan dan kekuatan paksaan (Coersive power).

Kekuasaan(yang dalam hal ini dilawankan dengan hukum) dalam organisasi terbesar (negara) dimilikioleh pemerintah (penguasa negara), sehingga dengan demikian jelaslah hubungan antara kekuasaan (yang dimiliki pemerintahan yang berkuasa) dengan hukum, karena hukum itu sendiri adalah aturan (tingkah laku) yang pada ghalibnya membicarakan persamaan hak dan kewajiban manusia. Bagi para ahli hukum gejala-gejala yang timbul di dalam hubungan pemerintah itu, dilihat dari segi penerapan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, penggunaan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hukum yang berlaku, pengektifan kekuasaan yang bersumber dari hukum untuk mencapai tujuan negara.

2. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Administrasi,

Ilmu administrasi adalah cabang atau kesatuan atau disiplin ilmu sosial yang secara khas mempelajari “Administrasi” sebagai salah satu fenomena masyarakat modern. Sedangkan administasi itu sendiri diartikan sebagai keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan keputusan yang diambil dan pelaksanaannya itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan halnya hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu administrasi sebagaimana akan disampaikan pada hubungan administrasi negara sebagai anak cabang ilmu administrasi dan ilmu pemerintahan bahwa terlihat fungsi ilmu administrasi itu sendiri adalah pelaksanaan kebijakan negara yang dijalankan oleh aparat (pejabat) pemerintah, karena administrasi sebagai sautu hal yang harus berhubungan dengan penyelenggaraan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan kehendak negara tersebut. Jadi kerja sama suatu bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya tersebut yang kemudian dapat disebut sebagai administrasi negara, menjadi salah
satu fungsi dari pemerintahan, karena memang pada akhirnya administrasi merupakan cabang ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi.

3. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Geografi,

Faktor-faktor yang berdasarkan geografis, seperti perbatasan strategis (strategic frontainer), desakan penduduk (pepulation ures), daerah kepulauan (sphere of influence)dan lain-lain sangat mempengaruhi ilmu pemerintahan. Kendati seluruh faktor-faktor tersebut adalah faktor-faktor yang terdapat dalam ilmu geografi. oleh karenannya terdapat hubungan yang erat pula ilmu Pemerintahan dengan geografi, karena pengaruh dimaksud ditujukan pada ilmu pemerintahan.

4. Hubungan Ilmu Sejarah dengan Ilmu Pemerintahan,

Bagi para ahli sejarah dalam menanggapi ilmu pemerintahan, melihat bahwa gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa pemerintahan yang timbul dalam setiap hubungan pemerintahan dengan penekanannya hanyalah pada fungsi dan pengorganisasian terutama dalam perjalanan ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Dengan demikian dapat ditelusuri bahwa tingkat budaya, tingkat kadar kesukuan, keadaan geografis, politis dan lain-lainnya itu, sebagai proses yang senantiasa berlanjut diberbagai tempat dan keadaan.

5. Hubungan Ilmu pemerintahan Dengan Ilmu Ekonomi,

Di negara-negara berkembang, negara mempunyai tugas yang relatif lebih banyak dan berat dalam semua sektor kehidupan terutama dalam sektor perekonomian.Tugas negara menciptakan kesejahteraan dan tidak terbatas pada satu golongan tertentu dalam masyarakat, dan tidak pula terbatas pada suatu waktu tertentu dalam kehidupan individu itu. Di indonesia misalnya, mulai dari warga negara yang belum lahir ke dunia sampai warga negara yang sudah meninggal dunia diurus oleh negara, yaitu dikenal dengan istilah Badan Kordinasi dan dinas pemakaman.

Bagi para ahli ekonomi gejala-gejala yang timbul dalam hubungan-hubungan pemerintahan dipandang bahwa tugas utama pemerintahan adalah mempertimbangkan manfaat dan pengorbanan yang diperoleh. Atas dasar ini lalu ditentukan prioritas dengan memperhitungkan efesiensi dan efektivitas.

6. Hubungan Ilmu Psikologi dengan Ilmu Pemerintahan,

Para apakar ilmu jiwa telah menyumbangkan pendapat-pendapat mereka tentang naluri, emosi dan kebiasaan individu, pokok pokok tentang kejiwaan (psyche) seseorang. Pengetahuan tentang faktor kejiwaan seseorang, dapat menjelaskan seluruh tingkah laku dan sikap seseorang tersebut. Jadi dengan begitu melalui ilmu jiwa diadakan penyelidikan terhadap terbentuknya elit pemerintahan, masalah pemerintahan, masalah kepemimpinan, pendapat umum, propaganda, partai politik dan gejala-gejala timbulnya sebuah revolusi. Dengan demikian pengetahuan kejiwaan sangat dibutuhkan dimanapun kapanpun diadakan penyelidikan-penyelidikan ilmu Pemerintahan secara ilmiah.

7. Hubungan Ilmu Pemerintahan dengan Sosiologi,

Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok, sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil, ilmu kemasyarakatan ini juga mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial (Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi). Akan tanggapannya pada ilmu pemerintahan, bagi para ahli sosiolog, gejala-gejala yang timbul dalam hubungan-hubungan pemerintahan, seperti hubungan antara yang diperintah (masyarakat) dengan yang memerintah (pemerintah), dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Dalam hal ini perlu dilihat bahwa yang memerintah sejauh mana mampu dalam mengadakan perubahan hubungan masyarakat sebaliknya juga perlu dilihat sejauh mana yang diperintah diubah dalam hubungan masyarakat tersebut.

8. Hubungan Ilmu Pemerintahan Dengan Filsafat,

Filsafat menelaah hal-hal yang menjadi objeknya, dari sudut intinya yang mutlak, terdalam tapi tidak berubah (notonegoro) atau perunangan yang sedalam-dalamnya sebab “ada” dan “perbuat”. Kenyataan yang sedalam-dalamnya sampai kepada “mengapa” yang penghabisan (Drijarkara). Filsafat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terakhir, tidak dangkal dan dogmatis, melainkan kritis sehingga kita sadar akan kekaburan dan kekacauan pengertian sehari-sehari (Betrand Russel).

  Membicarakan disiplin ilmu pemerintahan secara filsafati akan menimbulkan berbagai pertanyaan yaitu, bagaimana seharusnya sistem pemerintahan yang terbaik untuk mencapai tujuan negara, bagaimana seseorang pejabat pemerintah harus bertindak untuk keselamatan negara dan warga negara.

Jangan Ketinggalan Lihat Artikel Menarik Dibawah Ini :

1. 5 Negara Yang Pernah Menyelesaikan Masalah Tradisi Duel
2. Arti, Sejarah dan Filosofi Piso Gaja Dompak Batak Sumatera Utara
3. Asal Usul dan Sejarah Suku Rakhine Arakan Myanmar
4. Asal Usul dan Sejarah Suku Rohingya di Myanmar Serta Permasalahannya
5. Gelar Andi Sejarah Dan Asal Usul Suku Bugis Di Sulawesi Selatan
6. 56 Nama Suku Minoritas dan Mayoritas Di Tiongkok China, Lihat!
7. Ini Arti, Makna Gelar Daeng Di Makassar
8. Asal Muasal, Sejarah Suku Lingon Halmahera
9. Nama dan Jenis Suku Yang Ada Malaysia
10. 46 Alat Musik Tradisional di Indonesia Yang Terkenal

11. Tradisi Suku Didunia Menuju Kedewasaan Yang Sangat Ekstrim
12. Aramba Alat Musik Tradisional Suku Nias
13. Peradaban Kerajaan dan Kekaisaran Kuno Afrika dan Sejarahnya
14. Tradisi Unik Percintaan di Suku Kreung
12. Mengenal Jenis, Fungsi dan Sejarah Badik Bugis Makassar
13. Mengenal Suku Etoro Papua Nugini, Indonesia
14. Senjata Tradisional Jambi Badik Tumbuk Lada
15. Tombak Trisula. Arti, Syarat, dan Penggunaannya
16. Tradisi Aneh Dan Berbahaya Di Dunia Masih Dilakukan, Memakan Korban
17. Wao inilah Bangsa Yang Berpengaruh Pada Perkembangan Zaman
18. Bagaimana Cara Seorang Pemimpin Menghadapi Sikap Introvert dan Ekstrovert 
19. Top 28 Kata Bijak Yang Terinspirasi Dari Kutipan Ucapan Pemimpinan
20 Waoh! 59-+ Inilah Kata Bijak Tentang Cinta Terbaru

Terimakasih, sekian artikel tentang Objek Dan Posisi Ilmu Pemerintahan. semoga dapat bermanfaat